KABAR TUJUH | CIREBON – Masyarakat wilayah Timur Kabupaten Cirebon keluhkan kondisi jalan yang rusak parah yang belum juga dilakukan perbaikan, terkait kondisi tersebut, masyarakat akan melakukan aksi tutup mulut. Menggugat Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan Sabtu (12/04) mendatang.
Hal itu menguat saat dilakukan diskusi atau rapat koordinasi persiapan aksi, pada Minggu (06/04) di rumah salah satu koordinator aksi H. Tukijan di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, koordinator aksi dari Komite Perjuangan Cirebon Timur (KPCT) H. Dade Mustofa mengungkapkan, kesabaran masyarakat Cirebon Timur yang sudah lama ditahan terkait kondisi jalan rusak, lantaran adanya angin segar dari Pemkab Cirebon untuk melakukan perbaikan akhirnya pecah juga, karena penantian panjang dan melelahkan yang akan diperbaiki pada tahun anggaran 2025, justru dialihkan dengan alasan efesiensi.
Upaya penanganan darurat yang dilakukan bulan kemarin bukannya mengatasi masalah namun menimbulkan masalah baru, karena kondisi kerusakan jalan justru semakin parah, hal itu yang membuat masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon tergerak menggugat tanggungjawab pemkab Cirebon untuk segera melakukan penanganan segera.
“Ini sebagai gerakan kepedulian sosial yang memang masyarakat sudah sangat gerah dengan kondisi jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang sebagian besar mengalami kerusakan berat, terutama akses utama, ” Ungkapnya.
Lanjut disampaikan H. Dade, jalan utama Gebang-Pabuaran dan jalan Kalipasung-Karangwangun serta Gembongan-Cibogo yang merupakan akses utama, akses perekonomian masyarakat Cirebon Timur sudah lama rusak parah tetapi ketika sudah dianggarkan tahun 2025 ini akan diperbaiki, Tiba-tiba terkena efesiensi sehingga gagal diperbaiki.
Sementara jalan Lingkar menuju Angkatan Pendaratan Ikan (PPI) yang menelan anggaran hingga Rp. 9,5 milyar padahal bukan skala prioritas dan sedikit manfaat bagi masyarakat luas justru tidak terkena efesiensi, Pemkab Cirebon harus menjadi ulang agar perbaikan jalan lebih terfokus jalan yang menunjang kepentingan masyarakat secara luas.
“Kalau kita melihat, jalan Gebang-Pabuaran itu sangat urgen, dari pada jalan Lingkar PPI, apalagi PPI kewenangan pemprov Jabar, kalau memang bisa dialihkan lebih baik mengutamakan jalan yang lebih urgen, ” Harapnya.
(Ahmad)
