Jembrana (JPost) – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana belum berujung pada penetapan tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana masih mengumpulkan alat bukti dan menunggu proses telaah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali untuk memperkuat pembuktian kerugian keuangan negara.
Hingga Senin, 2 November 2026, penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana telah memeriksa 19 orang. Mereka berasal dari berbagai unsur di lingkungan Satpol PP, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat setingkat kepala bidang.
Pemeriksaan itu menyasar sejumlah pos anggaran yang diduga bermasalah. Di antaranya pengadaan bahan bakar minyak (BBM), biaya pemeliharaan dan servis kendaraan dinas, serta mekanisme pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jembrana, Dwi Prima Satya, mengatakan perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan umum. Penyidik belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka.
“Posisi terakhir saat ini masih dalam tahap penyidikan umum dan belum ada penetapan tersangka. Kami masih mengumpulkan alat bukti, terutama yang berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara,” kata Dwi saat ditemui awak media di Kantor Kejari Jembrana, Senin, 2 November 2026. Ia didampingi Kepala Seksi Intelijen, Pradewa Artha.
Untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara, Kejari Jembrana telah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Penyidik bersama jajaran pimpinan kejaksaan bahkan telah memaparkan perkembangan perkara atau ekspose di hadapan lembaga pengawasan tersebut.
Ekspose itu sekaligus menjadi bagian dari pengajuan permohonan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
Namun, proses tersebut belum sepenuhnya rampung. BPKP memberikan sejumlah catatan, saran, dan masukan teknis yang harus dipenuhi penyidik sebelum bahan permohonan audit dapat ditelaah lebih lanjut.
Saat ini, penyidik tengah menindaklanjuti catatan tersebut dengan melengkapi dokumen dan bahan pendukung yang diperlukan.
Belum adanya penetapan tersangka menunjukkan penyidikan masih berfokus pada penguatan pembuktian. Hasil penghitungan kerugian negara nantinya menjadi salah satu unsur penting dalam mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran di tubuh Satpol PP Jembrana.
Kejari Jembrana menyatakan akan melanjutkan proses hukum secara profesional dan objektif hingga memperoleh kepastian mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.







