Jembrana (JPost) – DPRD Kabupaten Jembrana bersama pemerintah daerah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna III DPRD Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Jumat, 6 November 2026.
Kembang mengatakan, APBD merupakan gambaran arah pembangunan sekaligus penentuan prioritas pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Karena itu, setiap alokasi belanja harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan berujung pada hasil yang bisa dirasakan secara langsung.
Menurut dia, tantangan pembangunan Jembrana ke depan tidak ringan. Keterbatasan anggaran dan berbagai persoalan daerah tetap harus dihadapi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi upaya pembangunan.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Jembrana yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027. Masukan dan pandangan legislatif, kata dia, menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain APBD 2027, rapat paripurna tersebut menyepakati Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah. Rancangan aturan itu telah melalui pembahasan sejak masa persidangan sebelumnya sebelum akhirnya diselesaikan melalui mekanisme legislasi daerah.
Kembang menilai pencabutan sejumlah perda merupakan bagian dari penataan regulasi. Pemerintah daerah perlu memastikan produk hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan dan ketersediaan anggaran. Pelaksanaannya juga membutuhkan landasan hukum yang tertib agar setiap program dapat berjalan secara efektif.
Ia menegaskan, kesepakatan politik antara pemerintah daerah dan DPRD harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program. Jangan sampai keputusan yang telah disepakati hanya berhenti pada dokumen resmi tanpa perubahan yang berarti bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang direncanakan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana,” kata Kembang.
Pengesahan APBD 2027 dan kesepakatan pencabutan sejumlah perda itu menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah bersama DPRD dalam menata arah pembangunan dan regulasi Jembrana ke depan. (YUS)







